Otoplasa.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, membuat gebrakan baru dalam anggaran publik. Ia menolak permintaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak.
Sherly menilai jumlah itu terlalu besar hanya untuk pemetaan kondisi jalan. Sebagai gantinya, ia meminta warga melapor kondisi jalan rusak lewat media sosial.
Langkah ini ternyata cepat berbuah hasil. Dalam beberapa hari, lebih dari 270 video laporan masuk dari masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara. Video laporan itu dikirimkan secara sukarela tanpa honor, hanya bermodal paket data.
Warga Puji Transparansi
Publik menyambut baik ide Sherly ini. Banyak yang memuji sikap transparan dan cepatnya bertindak dibanding birokrasi yang dianggap lamban. Kritik juga muncul bahwa selama ini banyak anggaran yang hanya proporsi “pemetaan formal” tanpa melibatkan warga.
Ide melibatkan masyarakat dalam pelaporan kerusakan jalan menunjukkan bahwa pemerintah bisa lebih efektif jika membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah ini bukan hanya menghemat uang negara, tapi juga mempercepat proses penanganan jalan rusak.
Sherly menegaskan bahwa bukan teknologi yang utama, melainkan kemauan untuk berubah. Dengan memanfaatkan media sosial, survei mahal yang hanya bersifat administratif bisa dikurangi.
Kira-kira seperti apa solusi di daerahmu jika masalahnya sama menghadapi jalan yang rusak? (boi)
